Predikat baru kini melekat bagi tanah air kita Indonesia. Indonesia tahun 2010 kemarin mendapatkan gelar sebagai negara terkorup dikawasan asia pasifik. hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PERC di 16 negara Asia pasifik yang notabene sebagai negara tujuan investasi.Predikat ini memang mungkin benar adanya. Berbagai kasus korupsi memang masih banyak mewarnai penyelenggaraan negara saat ini.
Kasus besar yang sampai saat ini belum dapat diungkap secara tuntas adalah kasus mafia perpajakan yang didalangi oleh gayus tambunan. Walaupun gayus telah divonis tujuh tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh pengadilan Jakarta Selatan pada Rabu (19/01)kemarin, namun pengungkapan kasus yang lebih besar tentang mafia perpajakan masih menjadi tanda tanya besar. Karena pastinya masih banyak oknum-oknum seperti gayus tambunan, gayus hanya merupakan salah satu aktor dari berbagai aktor yang ada dalam sebuah sistem yang pastinya telah mengakar dan terorganisir.
Hal ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat, bagaimanakah proses jalannya reformasi admnistrasi diIndonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia terkesan mandeg. Reformasi birokrasi hendaknya tidak dimaknai hanya dengan remunerasi, namun membutuhkan usaha yang lebih besar dari itu. Untuk mendukung usaha reformasi birokrasi Indonesia membutuhkan pemimpin yang Kuat, artinya bukan pemimpin yang diktator. Namun pemimpin yang kuat disini menekankan pada ketegasan dan keberanian untuk mengambil sebuah langkan cepat dan tepat. Tentunya, tegas dan berani memecat pegawai yang indisipliner, dan tegas dan berani untuk tidak menerima pegawai yang tidak kapabel baik dalam skill maupu rekam jejaknya.
